PUGER – Pemerintah Desa Jambiarum, Kecamatan Puger, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, Selasa (20/1/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Musdes pertanggungjawaban APBDes tersebut dihadiri unsur Muspika Kecamatan Puger, Kepala Desa Jambiarum Romiati, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan desa.
Kepala Desa Jambiarum, Romiati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa musyawarah pertanggungjawaban APBDes merupakan kewajiban pemerintah desa sesuai peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi forum evaluasi bersama atas seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.
“Melalui Musdes ini, kami menyampaikan laporan realisasi APBDes secara terbuka kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran desa serta ikut mengawasi jalannya pembangunan,” ujar Romiati.
Dalam pemaparan laporan, pemerintah desa menjelaskan realisasi APBDes yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Setiap kegiatan dipaparkan secara rinci beserta capaian pelaksanaan dan tingkat serapan anggarannya.
Perwakilan Muspika Kecamatan Puger yang hadir memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musdes yang berjalan tertib, transparan, dan partisipatif. Muspika menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bertanggung jawab.
Musyawarah berlangsung dengan suasana dialogis. Sejumlah peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan saran, masukan, serta tanggapan terkait pelaksanaan program desa selama Tahun Anggaran 2025.
Dengan dilaksanakannya Musdes pertanggungjawaban APBDes ini, Pemerintah Desa Jambiarum berharap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa semakin meningkat, sekaligus menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa pada tahun anggaran berikutnya.